Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk seiring dengan meningkatnya jumlah korban sipil yang jatuh dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina. Sejak Oktober 2023, lebih dari 56.000 warga Gaza dilaporkan tewas, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Sorotan tajam kini diarahkan kepada sistem distribusi bantuan kemanusiaan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan terbarunya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut sistem tersebut sebagai "berbahaya" dan justru berpotensi mematikan bagi warga sipil. PBB memperingatkan bahwa alur distribusi yang dikontrol militer dan minim perlindungan telah menyebabkan banyak warga sipil tertembak atau terbunuh saat mencoba mengakses bantuan makanan dan obat-obatan.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa militer Israel tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum perang, termasuk insiden penembakan terhadap warga sipil yang sedang mengantre atau mendekati titik distribusi bantuan. Dalam beberapa kasus, truk bantuan dihentikan, bahkan diserang, menyebabkan kematian dan trauma baru di tengah populasi yang sudah sangat rentan.
Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA) menyatakan bahwa situasi ini "tak hanya menyedihkan, tetapi juga melanggar prinsip dasar kemanusiaan." Ia menyerukan akses kemanusiaan tanpa syarat, gencatan senjata segera, dan penyelidikan internasional yang transparan atas insiden yang menewaskan warga sipil.
Di tengah desakan internasional, tekanan terhadap Israel dan mitra pendukungnya semakin meningkat, dengan berbagai organisasi HAM dan negara sahabat menyerukan reformasi total terhadap mekanisme bantuan serta perlindungan terhadap penduduk sipil Gaza.