MUNA BARAT, PACMANNEWS.COM – Sebuah video memperlihatkan aksi kemarahan keluarga pasien kecelakaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), viral di media sosial.
Peristiwa itu diketahui terjadi Sabtu (21/6/2025). Dalam rekaman berdurasi 3 menit 40 detik, keluarga pasien terlihat merusak fasilitas rumah sakit, seperti membanting kursi, dan mengejar seorang petugas medis perempuan sambil melontarkan kata-kata kasar.
Kemarahan keluarga dipicu oleh keterlambatan pelayanan ambulans untuk merujuk pasien kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit di Kendari.
“Kami kesal karena pelayanan di rumah sakit ini sangat lambat, terutama untuk kebutuhan rujukan dan ambulans,” kata seorang keluarga korban, Marwasan, Senin (23/6/2025).
Menyikapi hal itu, Direktur RSUD Muna Barat, dr Syahril menjelaskan, kejadian bermula saat pasien kecelakaan lalu lintas dirujuk dari puskesmas ke RSUD Muna Barat pada Sabtu siang, 21 Juni 2025.
Pasien langsung mendapat penanganan awal oleh tim medis. Namun, karena keterbatasan peralatan medis untuk pemeriksaan radiologi, tim medis memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Kendari.
“Saat menunggu proses rujukan, beberapa anggota keluarga pasien mendesak agar pasien segera diantar menggunakan ambulans. Sekitar 20 menit setelah insiden tersebut, pasien akhirnya berhasil dirujuk ke Kendari dan telah tiba di rumah sakit rujukan,” katanya.
Inspektorat Turun Tangan
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin menegaskan pemerintah daerah telah menurunkan tim inspektorat untuk menginvestigasi kejadian tersebut.
“Saya sudah memerintahkan inspektorat untuk memeriksa apakah ada pelanggaran SOP. Jika terbukti, akan ada teguran keras dan evaluasi manajemen rumah sakit,” ujar Darwin.
Dia juga menyatakan rencana perbaikan pelayanan, termasuk penambahan armada ambulans di RSUD dan puskesmas di Muna Barat.
Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri dari tindakan anarkis, terutama kekerasan terhadap petugas medis yang telah bekerja maksimal. “Kami memahami kepanikan keluarga, tetapi tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan,” katanya.