“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan berwibawa dan berperikemanusiaan. Kami di Fraksi Gerindra berdiri di barisan yang mendukung langkah ini, dari lapangan hingga parlemen,” tutup Rahul.
PEKANBARU – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Kapoksi Komisi III, Muhammad Rahul, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam menertibkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan dan penguasaan lahan ilegal.
Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), sebanyak 81.793 hektare kawasan TNTN berhasil ditertibkan sejak 10 Juni 2025, termasuk wilayah Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga di Kabupaten Pelalawan.
“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan. Tapi kami juga mengingatkan, proses ini harus dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” tegas Muhammad Rahul.
Dalam audiensi publik, Kapolda Riau menyampaikan pernyataan yang menyentuh: “Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?” Bagi Rahul, ini adalah ajakan moral agar negara hadir membela makhluk hidup yang tak bersuara.
TNTN merupakan habitat gajah Sumatera yang terancam akibat ekspansi kebun sawit ilegal. Untuk membangun kesadaran publik, Kapolda Riau juga menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi, menampilkan puisi, pantun, dan seni tradisional.
“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujar Rahul.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih, termasuk terhadap lahan sawit seluas 574 hektare yang diduga dikuasai oknum tertentu.
“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” katanya.
Terkait warga terdampak, Rahul meminta pemerintah daerah dan KLHK menyiapkan relokasi yang adil dan manusiawi. “Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Gerindra di Komisi III siap mengawasi penegakan hukum di TNTN agar berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.