JAKARTA, PACMANNEWS.COM - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja secara profesional. Pernyataan itu disampaikan saat menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama seluruh pejabat pimpinan tinggi Pemprov Jakarta.
Dia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara sungguh-sungguh dan profesional.
"Tentunya, saya dan Bang Dul (Wakil Gubernur Rano Karno) tidak mungkin bisa memimpin dengan baik jika saudara-saudara sekalian tidak bekerja secara kolektif. Bersama, kita wujudkan target kinerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan strategis jangka menengah dan panjang," kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (23/6/2025).
Pramono menegaskan tidak akan membawa orang luar atau menerima titipan jabatan. Dia berharap komitmen serupa juga dijalankan para pejabat pemprov.
"Profesionalisme adalah kata kunci utama dalam bekerja secara kolektif. Saya tahu, dengan sikap profesional, Saudara akan mampu bekerja dengan baik. Karena itu, saya tegaskan agar tidak ada pekerjaan yang bersifat pribadi atau karena titipan," ujar dia.
Pramono menuturkan, perjanjian kinerja ini dilengkapi dengan rencana aksi yang menjadi fondasi penting untuk mencapai indikator yang terarah dan terukur. Hal ini sejalan dengan visi besar Jakarta untuk masuk dalam jajaran Top 20 Global Cities pada 2045.
Untuk mewujudkannya, kata dia, pembangunan kota diarahkan pada isu-isu strategis, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis riset dan inovasi. Sejumlah program prioritas telah dijalankan, mulai dari bantuan sosial, pemerataan infrastruktur, perluasan akses informasi dan transportasi, hingga penguatan iklim investasi dan pelestarian kebudayaan.
Ke depan, Pramono mengatakan pembangunan Jakarta akan bertumpu pada pemanfaatan teknologi, prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, serta tata kelola yang adaptif agar mampu bersaing di tingkat global.
"Saya meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya terbaik dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kota ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan penandatanganan dokumen perjanjian ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pegawai. Harapannya, kinerja yang optimal dapat tercapai dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Kami perlu melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja agar para pejabat pimpinan tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta memahami secara utuh sasaran, tujuan, target, dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Chaidir.