PACMANNEWS.COM
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menyampaikan bahwa dirinya menentang rencana penghapusan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Dalam pernyataannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Asep menekankan bahwa QRIS dan GPN merupakan kebanggaan Indonesia yang telah berhasil meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Dia menyebut penggunaan sistem ini sebagai cermin dari kemajuan yang telah dicapai dalam agenda literasi keuangan.
Asep memperingatkan bahwa jika sistem QRIS dan GPN dihapus, konsumen akan berpotensi mengalami peningkatan biaya. Perusahaan-perusahaan berbasis di luar negeri, seperti Visa dan MasterCard, mungkin akan mengambil keuntungan dari transisi tersebut yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Asep juga mempertanyakan nasib produk uang elektronik dari berbagai bank, seperti e-money Mandiri, Brizi BRI, dan Flazz BCA yang selama ini digunakan masyarakat. Dia mengharapkan pemerintah tidak mengabaikan kontribusi sistem pembayaran ini dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.
"Nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?" imbuhnya.
Dalam menghadapi ketegangan dengan Amerika Serikat, Asep menyarankan agar tim negosiasi Indonesia mencari kompensasi yang lebih tepat daripada mengorbankan QRIS dan GPN. Hal ini diyakini dapat mencegah potensi masalah yang lebih besar di masa depan.
Asep mencatat pentingnya peran tim lobi dalam negosiasi internasional. Dia berharap tim tersebut dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan cara yang seimbang, memastikan bahwa sistem pembayaran lokal tetap terlindungi.
Dalam negosiasi tersebut, penting untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Asep mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kemungkinan alternatif yang dapat diajukan sebagai bagian dari kesepakatan.