Jakarta - PT Vale Indonesia Tbk mengaku aktivitasnya di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, telah mengedepankan diskusi bersama masyarakat, pimpinan desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. PT Vale menjawab sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan yang mengungkap adanya penolakan atas perluasan tambang nikel perusahaan itu di Blok Tanamalia.
Head of Corporate Communications PT Vale, Vanda Kusumaningrum, mengatakan kalau perusahaannya berdialog melalui berbagai forum sepanjang 2021-2025. Vanda menunjuk forum seperti musyawarah desa, diskusi grup terpumpun dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, serta rapat dengar pendapat dengan DPRD dan DPR RI.
Ia menyebutkan bahwa dialog formal pertama dilakukan pada 21 Desember 2021 sebelum studi eksplorasi dimulai. “Pada 2 Oktober 2024, PT Vale kembali mendengarkan masukan dari para tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda di Aula Kantor Desa Loeha mengenai eksplorasi yang akan dilakukan,” tuturnya pada Rabu, 18 Juni 2025.
Menurutnya, kegiatan eksplorasi yang dilakukan tidak sampai menimbulkan dampak permanen terhadap ekosistem hutan. Seluruh aktivitas mengacu kepada prinsip pertambangan berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Nomor 235 Tahun 2024, dan regulasi lainnya.
PT Vale, lanjut Vanda, secara berkala memantau kualitas air, udara, dan tanah dengan melibatkan pihak ketiga guna memastikan pengeboran di Tanamalia tidak mengganggu ketersediaan air bersih. "Sebagai pemegang izin penggunaan kawasan hutan, perusahaan juga menjalankan kewajiban seperti perlindungan hutan, satwa liar, pengendalian kebakaran, serta mendukung kegiatan monitoring Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.
PT Vale juga mengaku aktif melakukan pemberdayaan masyarakat 2022–2024 di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi lokal, dan lingkungan. Pada 2024, Vanda mencontohkan, sebanyak 231 tenaga kerja lokal terlibat dalam proyek Blok Tanamalia atau 61 persen dari total pekerja.
Pelatihan vokasional juga diberikan kepada 80 peserta dari lima desa di Loeha Raya untuk operator dump truck, excavator, dan dozer. “Kini telah mendapat pekerjaan di berbagai perusahaan tambang setelah diberi pelatihan,” ujar Vanda.
Perseroan juga mengadopsi IFC Performance Standards dalam pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, termasuk dalam penyelesaian konflik tenurial. Sesuai komitmen Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di akhir masa tambang, seluruh area konsesi akan dikembalikan menjadi kawasan hutan lindung.
Sebelumnya, Departemen Eksternal Walhi Sulawesi Selatan Rahmat Kottir mengungkap hampir 55 tahun operasional perusahaan tambang nikel tertua di Indonesia tersebut. Menguasai lebih dari 70 ribu hektare lahan di Sulawesi Selatan, Vale dinilainya telah menimbulkan beragam dampak terhadap lingkungan dan kelompok masyarakat sekitar.
Di antaranya adalah yang terjadi pada beberapa tahun lalu ketika aktivitas PT Vale sempat menuai protes dari masyarakat. Di tengah aktivitas pertanian warga, perusahaan disebut tiba-tiba masuk ke area perkebunan merica dan melakukan pengambilan sampel tanpa koordinasi dengan warga.
"Masyarakat kemudian melakukan protes dengan situasi itu bahwa apa yang dilakukan oleh PT Vale itu mengancam eksistensi kehidupan mereka,” kata Rahmat.