Setelah menggagas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Presiden Prabowo kini menyiapkan program baru: Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan lewat pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung.
Berbekal blokir anggaran yang telah dibuka oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum lama ini, orang nomor satu di Indonesia itu menargetkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat membangun 100 KNMP pada tahun 2025.
“Itu yang dibintangi (diblokir), itu diubah saja menjadi kampung nelayan seperti ini,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengutip perkataan Prabowo, dalam Peringatan Hari Internasional Melawan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).
Tak berhenti di situ, hingga 2026, Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 KNMP.
KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas nelayan. Dengan adanya pabrik es, cold storage, infrastruktur pengolahan hasil laut, sentra logistik nelayan, hunian layak, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga nelayan, program ini diharapkan dapat menggandakan pendapatan mereka.
“Yang sebelumnya esnya beli dari kulkas-kulkas, lalu penjualannya ke pasar menggunakan sepeda motor sekarang mereka begitu ditangkap, esnya memang sudah ada pabriknya di situ. Lalu yang kemudian, yang kedua bisa disimpan langsung di cold storage-nya juga ada di situ,” lanjut Trenggono.
Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengungkapkan revisi target pembangunan KNMP: dari 1.000 kampung hingga 2026 menjadi 1.100 kampung hingga akhir 2027.
Ia juga menjelaskan bahwa selain menggunakan dana dari blokir anggaran yang telah dibuka, proyek KNMP akan dibiayai melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP 2025 yang saat ini tengah dibahas bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.
“Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai dengan rencana, mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak. Artinya, anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yang diperlukan,” jelasnya, dalam acara Morning Sea – Kampung Nelayan Merah Putih, di Gedung Mina Bahari 4, KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Trian menyebut, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar per kampung. Artinya, untuk membangun 100 kampung pada 2025, dana yang dibutuhkan mencapai Rp2,2 triliun dan seluruhnya berasal dari APBN.
Sebagai acuan, KKP sebelumnya membangun kampung nelayan modern di Biak dengan biaya Rp20 miliar yang rampung dalam tiga bulan. Untuk proyek KNMP, timnya memperkirakan pembangunan di 100 lokasi bisa diselesaikan dalam waktu empat bulan, dengan perencanaan yang matang.
Tak hanya untuk meningkatkan pendapatan nelayan, KNMP juga dirancang guna mendorong produktivitas, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu strateginya adalah mengintegrasikan KNMP dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang akan mengelola sarana produksi seperti pabrik es dan fasilitas pengolahan hasil tangkap.
Sebagai pendukung, sekitar 4.000 penyuluh akan dikerahkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan. Meski pembangunan infrastruktur dilakukan oleh KKP, pengelolaan unit bisnis koperasi akan melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Koperasi, yang sebelumnya telah bekerja sama dalam proyek percontohan di Biak.
Pembangunan KNMP diharapkan turut mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir, yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perikanan pada 2023 tercatat 105,21—lebih rendah dibanding subsektor tanaman pangan (107,63), hortikultura (111,75), dan perkebunan rakyat (128,49).
Angka ini juga turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 105,74. Penurunan turut terjadi pada subsektor perikanan tangkap, dari 106,45 pada 2022 menjadi 105,40 pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibanding petani di subsektor lain.