Pekanbaru - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan elektrifikasi angkutan umum mencapai 90 persen di 42 kota pada 2030. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menyatakan target tersebut cukup ambisius untuk dicapai dalam lima tahun.
“Apakah kami bisa lakukan, bisa selesaikan? Mudah-mudahan. Yakin dulu,” kata Ahmad dalam acara serah terima dokumen Strategi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Pekanbaru, Riau, pada Kamis, 19 Juni 2025.
Salah satu alasan pemerintah mendorong elektrifikasi transportasi publik adalah karena rendahnya kualitas udara di perkotaan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sektor transportasi merupakan sektor penghasil emisi gas rumah kaca kedua terbesar di Indonesia. Ahmad menyebut hal ini disebabkan oleh tingginya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor serta jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan layanan angkutan umum sekaligus mempercepat elektrifikasinya.
Kendati demikian, Ahmad mengatakan ada sejumlah tantangan dalam mempercepat elektrifikasi angkutan umum perkotaan. Beberapa di antaranya adalah biaya investasi yang tinggi, kesadaran sektor publik maupun privat mengenai isu lingkungan yang masih minim, layanan angkutan umum yang belum optimal, serta keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Beberapa kota saat ini sudah mulai melakukan elektrifikasi angkutan umum. “Yang sudah siap pertama Pekanbaru, kemudian DKI Jakarta kita sudah tahu, lalu Surabaya sudah memulai, sedikit lagi Surakarta,” kata Ahmad. Dia juga mengatakan hasil kajian yang telah dilakukan ITDP di tiga kota yaitu Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta, bisa membantu pemerintah untuk mempercepat proses elektrifikasi.