Semarang - Pemerintah Jawa Tengah mengusulkan konsep hybrid sea wall untuk proyek tanggul laut yang akan diperpanjang dari Kabupaten Demak ke Kabupaten Jepara di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyebut konsep ini digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip).
"Konsep dari Undip ini lebih hemat," katanya melelui keterangan tertulis pada Selasa, 17 Juni 2025.
Dalam konsep hybrid yang dimaksud, pengembang didorong memanfaatkan kombinasi antara beton ringan dan material urugan. Beton ringan kelontong disusun tiga lapis sebelum diisi material pengerukan sedimentasi.
Menurut Taj Yasin konsep tanggul laut hybrid ini juga bisa dijadikan media tanam mangrove. "Ekosistem juga bisa dikembalikan dengan edukasi penanaman mangrove," ujarnya.
Pemerintah berencana memperpanjang tanggul laut di pesisir Kabupaten Demak sepanjang 20 kilometer. Pengembangan tanggul laut dianggap urgen mengingat banjir rob kian menggerus pesisir Demak, bahkan menenggelamkan pemukiman seperti Desa Bedono di Kecamatan Sayung.
Proyek yang telah rampung sejauh ini adalah tanggul laut di sebagian wilayah Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kota Semarang. Struktur ini sekaligus menjadi jalan Tol Semarang-Demak.
Pro Kontra Tanggul Laut Semarang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menyatakan tanggul laut di pesisir Kota Semarang akan difungsikan mulai Januari 2026. Proyek tanggul laut yang sekaligus merupakan jalur Tol Semarang-Demak itu hanya menyisakan konstruksi Seksi 1 yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Adapun Seksi 2 yang mengaitkan Sayung-Demak telah beroperasi.
"Januari nanti sudah fungsional, belum operasional," kata Luthfi ketika meninjau proyek pembangunan kolam retensi Terboyo dan Sriwulan di Semarang, Selasa, 27 Mei 2025.
Pada awal tahun depan, tanggul itu direncanakan menutup seluruh pesisir yang berada di dalam kurva Tol Semarang-Demak. Meski jalur tol di atasnya belum sepenuhnya rampung, fungsi tanggul laut akan memisahkan pesisir dengan laut lepas.
Maleh Dadi Segoro, koalisi masyarakat sipil yang memperhatikan krisis sosial ekologis, sampai sekarang masih ragu Tol Semarang-Demak bisa menahan banjir pesisir. Pasalnya, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jalur bebas hambatan merangkap tanggul laut itu tak melibatkan perwakilan masyarakat sipil.
Menurut koalisi ini, Amdal tersebut belum dilengkapi kajian ihwal potensi perubahan arus laut, amblesan tanah, dan sejarah banjir rob di Semarang. Di dalam Amdal itu, perubahan arus laut diidentifikasi hanya terjadi pada tahap konstruksi. Sifat kesimpulan itu juga masih sebatas dugaan.
Kajian lingkungan itu juga dianggap gagal melihat penurunan muka tanah, salah satu penyebab dominan amblesan tanah. Dokumen ini tidak bisa melihat bahwa pembangunan tanggul laut sekaligus jalan tol akan memadatkan aktivitas di wilayah utara pesisr. Konsentrasi aktivitas ini berisiko menambah beban dan memperparah amblesan tanah.