SERANG, PACMANNEWS.COM – Wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) milik sendiri. Desakan ini bukan hanya datang dari Komisi I DPRD Banten, tetapi juga dari masyarakat langsung yang merasakan minimnya akses pelatihan kerja di daerah mereka.
Sekretaris Komisi I DPRD Banten, H. Umar Bin Barmawi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari UPTD BLK Provinsi Banten terkait kekurangan instruktur dan belum meratanya pembangunan BLK, terutama di daerah selatan.
“Kami melihat langsung bagaimana wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak belum memiliki BLK milik pemerintah provinsi. Ini jadi persoalan serius karena masyarakat di sana kesulitan mengakses pelatihan kerja yang layak,” ujarnya, Sabtu (21/6/2025).
Menurut Umar, saat ini Pemprov Banten masih mengandalkan BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan di Serang, sementara pelatihan kerja yang ada kerap tidak sesuai dengan potensi industri lokal di tiap daerah.
“Warga dari pelosok seperti Lebak atau Bayah harus ke Serang atau Serpong, bahkan menginap, hanya untuk ikut pelatihan. Ini tidak adil. Maka kami mendesak agar pembangunan BLK segera direncanakan untuk wilayah Banten Selatan,” tegasnya.
Komisi I juga mendorong penambahan tenaga instruktur dan agar setiap UPTD di daerah memiliki BLK sendiri, sehingga tidak tergantung pada fasilitas pusat.
Kebutuhan pembangunan BLK di Banten Selatan juga disuarakan oleh Rafik, Kepala Desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak. Ia mengaku sudah langsung menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur saat momen pelantikan pengurus Apdesi DPC di Lebak beberapa waktu lalu.
“Kalau BLK, saya kemarin sudah sampaikan langsung ke Pak Gubernur. Kami mengusulkan agar tahun depan Pemprov tidak hanya mendanai program sarjana penggerak desa, tapi juga menganggarkan dari Bantuan Keuangan Daerah untuk pendidikan vokasi. Salah satunya ya, agar masyarakat desa bisa ikut jadi peserta didik di BLK,” kata Rafik Rahmat Taufik, Sabtu (21/6/2025).
Menurut Rafik, pendidikan vokasi seperti pelatihan di BLK jauh lebih realistis dan tepat sasaran untuk warga desa.
“Kalau sarjana itu kan harus empat tahun dan biayanya besar. Tapi kalau pendidikan vokasi di BLK, cuma enam bulan, biaya lebih ringan dan setelah lulus langsung punya keahlian untuk kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa banyak anak muda di desa memiliki potensi besar, namun tidak memiliki akses untuk mengembangkan keterampilan kerja.
“Bicara Banten Selatan, dari sekian banyak kecamatan, nggak ada satu pun yang punya BLK. Padahal banyak anak muda di desa kami yang butuh pelatihan, punya bakat, dan semangat. Jadi kami sangat mendukung jika dibangun BLK di wilayah selatan,” tegas Rafik.