Janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk membangun aksesibilitas transportasi publik mulai direalisasikan.
Sejak awal 2025, Pemprov DKI Jakarta terus mematangkan pelaksanaan program transportasi umum (transum) gratis bagi 15 golongan. Selain menjadi program prioritas 100 hari pertama Pramono-Rano, program ini diharapkan melancarkan mobilisasi warga dan memantik peningkatan penggunaan kendaraan umum.
TransJakarta menjadi transportasi umum pionir yang mengawali program ini. Usai payung hukum dimatangkan, MRT dan LRT menjadi pilihan transportasi umum selanjutnya. Program ini membuat akses transum di Jakarta menjadi lebih terjangkau dan dapat dinikmati berbagai kalangan.
Terlebih, ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sebagai satu dari 15 golongan penerima manfaat program transum gratis, diwajibkan Gubernur Pramono untuk naik transum setiap hari Rabu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Pramono pada 23 April 2025. Kebijakan ini berlaku sejak Mei 2025.
Beberapa warga pengguna transportasi umum di DKI Jakarta menyambut baik program ini. Seperti penuturan Nana (27), pegawai swasta di Jakarta Selatan, yang setiap hari berangkat kerja menggunakan MRT. Menurutnya, program transum gratis bagi 15 golongan merupakan salah satu dukungan yang tepat agar warga beralih ke transportasi publik.
“Kalau aku melihatnya positif aja, karena ketika ada subsidi begini lebih banyak warga dari berbagai kalangan menikmati layanan transportasi umum. Tinggal akses dan layanannya yang perlu ditingkatkan,” ucap Nana kepada wartawan Tirto, Rabu (18/6/2025).
Pengguna transum lainnya, Haykal Azzam (34), yang bekerja di Jakarta Pusat, menekankan agar program ini tidak sekadar musiman, tapi berjalan konsisten, bukan karena dikejar target janji kampanye.
Haykal menilai, program transum gratis bagi 15 golongan menuntut kelayakan dan peningkatan layanan kendaraan publik di Jakarta.
“Pastinya kalau konsisten, ini membantu banyak orang. Pertanyaannya, digunakan enggak? Kalau nanti enggak, misalnya nih ya, berarti ada yang kurang tuh persiapannya,” ujar Haykal kepada Tirto.
Program transum gratis bagi 15 golongan meliputi warga lansia, penyandang disabilitas, anggota veteran, penerima raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera), warga KTP Kepulauan Seribu, pengurus rumah ibadah, pendidik dan tenaga PAUD, jumantik, serta anggota TNI/Polri.
Penerima lainnya adalah ASN Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, karyawan swasta tertentu (dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi melalui Bank DKI), penghuni rumah susun sewa (Rusunawa), dan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico, mengatakan integrasi layanan MRT, LRT, dan Transjakarta ditujukan untuk mempermudah mobilisasi warga, termasuk dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Karena ini berhubungan dengan daerah di luar Jakarta, maka Kepala Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dengan dinas terkait di wilayah tersebut. Hal ini penting agar mereka juga mengetahui rencana yang akan kita lakukan," ujar Chico dalam keterangannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan, berbagai upaya terus dilakukan demi menciptakan sistem transportasi publik yang efektif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan melalui inovasi serta pengembangan infrastruktur.
Untuk menikmati transportasi gratis, golongan ASN Pemprov DKI, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI, penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, serta karyawan bergaji setara UMP, dapat mendaftarkan diri lewat skema pendaftaran di Bank DKI.