Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan kesiapan Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2030 mendatang.
Adapun rencana pembangunan tersebut telah dicatat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2030.
“Untuk PLTN kita mulai on itu pada 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan semua regulasi terkait PLTN,” ucap Bahlil dalam pernyataan resmi di sidang Dewan Energi Nasional (DEN), Senin (21/04).
Sejauh ini, menurut Bahlil rancangan yang dimaksud masih dalam tahap finalisasi dan setelah seluruh rencana selesai ditulis, RUPTL akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menambahkan, PLTN menjadi pilihan terbaik untuk energi baru yang murah dan bisa digunakan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Terlebih, nuklir dinilai dapat mengurangi ketergantungan energi listrik dengan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara.
Nantinya, daerah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTN adalah Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun, kepastian pengembangannya akan dilihat dari RUPTL 2025-2034 yang masih dalam proses penyelesaian.
Namun, jika melihat jarak rencana hingga finalisasi, Indonesia hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Sedangkan, waktu yang dibutuhkan untuk implementasi PLTN sejak persiapan tapak hingga komisioning reaktor pertama (unit-1) membutuhkan waktu minimal 8 tahun.
Para pakar teknologi reaktor nuklir mengatakan jika waktu pembangunan PLTN yang akan dipersingkat tidak realistis, ada banyak faktor yang harus dipersiapkan dengan waktu yang tidak sebentar.
Selain itu, jika PLTN hanya dibangun dalam 5 tahun, berpotensi membawa sejumlah risiko bencana alam, kecelakaan nuklir, keterlambatan dan pembengkakan biaya, korupsi, ketergantungan pada asing dan dampak lingkungan yang serius.