Baru-baru ini, Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diusulkan mengakuisisi Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional. Usul ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh sebuah negara.
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengakuisisi Bitcoin dalam jumlah besar bagi sebuah negara. Misalnya, Pemerintah Bhutan menambang Bitcoin sejak 2021 dengan memanfaatkan sumber daya tenaga air atau seperti Pemerintah El Salvador ang memakai strategi pembelian konsisten menggunakan metode Dollar-Cost Averaging (DCA), yaitu membeli sekitar 1 Bitcoin per hari secara rutin. Kini, El Salvador memiliki US$644 juta Bitcoin atau 6,174 koin.
Lalu, ada Amerika Serikat (AS) yang menambah kepemilikan Bitcoin melalui hasil sitaan beberapa kasus besar salah satunya, kasus Silk Road. Saat ini, AS menjadi negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia mengungguli negara lain termasuk China.
Namun, setiap negara memiliki caranya tersendiri dalam mengakuisisi Bitcoin sebagai cadangan nasionalnya. Jika BPI Danantara mampu mengalokasikan satu persen dari total asetnya saja, Indonesia bisa mencontoh cara negara-negara tersebut mengakuisisi Bitcoin.
Walau demikian, prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset negara tetap diperlukan, mengingat Bitcoin merupakan aset yang masih sangat baru dalam dunia pemerintahan.