PACMANNEWS.COM
Badan Gizi Nasional (BGN) dijadwalkan menerima tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun di tengah pemangkasan anggaran APBN 2025 yang totalnya mencapai Rp 306,69 triliun.
Penambahan ini bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tambahan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi warga negara. Anggaran pemangkasan hingga Rp360 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian dan lembaga yang sesuai dengan syarat, salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," terang Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam, dilansir dari Detik.com.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh tambahan anggaran tersebut.
Program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan terbangunnya SPPG, pengelolaan pemenuhan gizi masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan rantai pasokan yang mendukung pertanian lokal.
Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) di SPPG direncanakan selesai pada bulan Juli. Proses ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program MBG yang efisien dan efektif. Dadan menekankan pentingnya infrastruktur sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan menjadi penentu dalam pengoptimalan penggunaan anggaran tambahan.
"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.
Saat ini anggaran BGN mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845% atau sekitar Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.