PACMANNEWS.COM, BEKASI – Sejumlah guru honorer di Bekasi mengungkapkan keluhan memilukan soal pemotongan gaji secara sepihak.
Mereka mengaku tak pernah menerima upah penuh sesuai kontrak, bahkan tidak mendapat fasilitas dasar seperti BPJS Kesehatan maupun slip gaji rutin.
Anisa Dwi Zahra, salah satu guru, mengaku hanya menerima Rp1,5 juta dari gaji seharusnya Rp1,9 juta. Potongan Rp400 ribu itu terjadi tanpa penjelasan jelas dari pihak sekolah.
“Saya dapat gaji tidak full karena gaji saya itu Rp 1,9 juta tapi suka dipotong dan dapatnya Rp 1,5 juta, dipotong sekira Rp 400 ribu,” tutur Anisa saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).
Yang lebih memprihatinkan, Anisa tidak tahu alasan pemotongan tersebut. Padahal ia merasa selalu menjalankan tugas dengan baik, termasuk hadir tepat waktu.
“Saya juga tidak tahu itu kenapa dipotongnya, padahal saya juga kalau kerja selalu tepat waktu tidak pernah telat, dari pihak sekolah juga tidak pernah menjelaskan,” ucapnya.
Ketika menerima slip gaji pun, menurut Anisa, tidak ada rincian yang menjelaskan potongan tersebut. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara kontrak kerja dan kenyataan di lapangan.
“Ketika saya menerima slip gaji itu juga tidak ada keterangan uang potongan itu untuk apa, kami tidak dapat BPJS padahal di kontrak kerja itu ada tulisan BPJS,” tegasnya.
Kasus serupa juga dialami Salsabila Syafwani, guru lain di sekolah tersebut.
Ia mengaku pernah mengalami pemotongan gaji hingga Rp700 ribu per bulan tanpa penjelasan.
“Kami digaji tidak pernah full, banyak potongan dan kami tidak pernah ketahui itu potongannya untuk apa, potongan gaji pernah mencapai Rp 700 ribu,” kata Salsabila saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).
“Jadi kami itu tidak pernah dapat transaksi slip gaji kecuali kami minta, kami juga tidak didaftarkan BPJS, otomatis bukan pembayaran untuk BPJS itu potongannya, intinya kami tidak tahu itu potongan kenapa,” jelasnya.
Diketahui, sejumlah guru di sekolah tersebut memilih mengundurkan diri secara massal pada Jumat (13/5/2025), sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak transparan.