PACMANNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
PT Kawei merupakan satu di antara 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah. Tiga lainnya yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.
PT Kawei dan 3 perusahaan lain disebut pemerintah telah melakukan kerusakan lingkungan dalam menjalankan opersionalnya di Raja Ampat.
“Alasan pencabutan atas penyelidikan LHK karena melanggar aturan lingkungan. Yang kedua kawasan perusahaan ini kita masuk kawasan geopark,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Diketahui, PT Kawei merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang didirikan pada Agustus 2023.
Perusahaan itu memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining.
IUP itu diberikan pada 30 Desember 2013 berlaku hingga 20 tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare.
Berdasarkan catatan KLH, KSM memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 dan operasional penambangan bijih nikel pada 2024.
Dibalik PT Kawei Sejahtera Mining
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, pernah menyampaikan, ada sejumlah orang kuat dibalik PT Kawei, baik itu politisi maupun pengusaha besar.
Politisi berinisial FN disebut pihak Greenpeace Indonesia, di mana dirinya menduduki posisi direktur PT Kawei.
"Ternyata direkturnya ini adalah salah satu politisi besar. Apakah masih menjabat? Tidak menjabat (di dunia politik) lagi tapi pernah terekspos secara politik. Ada namanya FN di sana," kata Iqbal dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, dikutip Selasa (17/6/2025).
Selain itu, Iqbal juga mengungkapkan bahwa mayoritas saham PT Kawei dimiliki oleh pihak yang suka memagari laut.
Namun, dia tidak menyebut secara gamblang pihak yang dimaksud tersebut.